Sejarah Terbentuknya Gerakan Reformasi yang Menggantikan Orde Baru

gambar tersebut menyebutkan tentang terbentuknya gerakan reformasi gambar tersebut menyebutkan tentang terbentuknya gerakan reformasi

Sejarah Terbentuknya Gerakan Reformasi yang Menggantikan Orde Baru

Gerakan Reformasi

Disebut gerakan reformasi karena merupakan gerakan yang menginginkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang jauh lebih baik secara konstitusional. Gerakan Reformasi dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan akibat dampak negatif kebijakan pemerintah Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah sebenarnya mampu melaksanakan proses pembangunan yang pesat dan berkembang.. Sayangnya, perkembangan pembangunan itu tidak merata ke seluruh wilayah indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya kemiskinan di beberapa daerah yang sebenarnya merupakan penghasil devisa terbesar seperti Riau, Sumatera, Kalimantan Timur dan Papua.

Secara ekonomi, pemerintah Orde Baru mampu menaikkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi $600 pada tahun 1980-an dan $1.300 pada tahun 1990-an. Namun, kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu berkembangnya mentalitas dan budaya korup penguasa Indonesia, yakni banyak sekali oknum-oknum yang melakukan korupsi uang negara. Selain itu, pelaksanaan politik secara otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang bagi demokrasi dan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan wilayah. Efek negatif itulah yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan Indonesia menjadi pemerintah yang adil dan bertanggung jawab akan kepemimpinan yang dijabat.

Krisis mata uang yang terjadi pada tahun 1997

Gerakan reformasi juga dipicu oleh krisis mata uang yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis mata uang mengguncang nilai tukar negara-negara Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang memiliki nilai tukar 2.500 rupiah per dolar AS, berubah menjadi sekitar 17.000 rupiah per dolar AS pada Januari 1998. Kondisi ini turut menyebabkan jatuhnya pasar saham di Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pada tahun 1998, yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (redundansi/PHK). Hal ini juga menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali yakni melambung tinggi. Krisis ini juga diperparah dengan terungkapnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh pejabat pemerintah Indonesia.

Belakangan, demonstrasi besar-besaran mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa adalah penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, konspirasi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan pengunduran diri Presiden Soeharto yang sedang menjabat. Demonstrasi itu juga merenggut banyak nyawa para demonstran. Pada 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak empat mahasiswa saat demonstrasi berlangsung. Penembakan itu memicu protes yang jauh lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan di sekitar wilayah pemerintahan, pembakaran dan penjarahan di daerah Jakarta dan Solo.

Tepat pada tanggal 1 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin sering terjadi. Demonstran bahkan mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan di pusat dan daerah. Di Jakarta, ribuan mahasiswa memadati gedung MPR/DPR untuk melakukan aksi protes. Para pengunjuk rasa berusaha menemui pimpinan MPR/DPR untuk mengambil sikap tegas atas tuntutan mereka itu. Selain itu, Presiden MPR/DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 18 Mei 1998. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto langsung mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, B.J. Habibie. Pengunduran diri Presiden Soeharto menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi.

Bagaimana perkembangan dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa reformasi?

Presentasinya dari berbagai perspektif, termasuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial, ikuti. Perkembangan Politik Pada Masa Reformasi Perkembangan Politik pada Masa Reformasi diidentikkan dengan beberapa peristiwa dan kebijakan penting seperti Sidang Istimewa (1998) MPR, otonomi daerah, pencabutan restriksi partai, pencabutan Dwifungsi Abri dan organisasi. pemilu yang lebih demokratis. Sidang Istimewa MPR 1998 MPR merayakan Sidang Luar Biasa 10-13 November 1998, dimana tindakan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi di segala bidang ditetapkan.

Dalam Sidang Istimewa MPR (1998) dibuat tatanan hukum dan perundang-undangan yang komprehensif. Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 mengeluarkan 12 Ketetapan MPR yang menunjukkan upaya penyesuaian terhadap tuntutan reformasi. Keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR No. VIII Tahun 1998 yang mengesahkan perubahan UUD 19 5. 2. Tap MPR No. XII Tahun 1998, Tap MPR No. MPR IV 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden/wajib Pensuksesan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 3. Peraturan MPR No. XVIII Tahun 1998 tentang Peraturan MPR No. Peraturan II Tahun 1978 tentang Pedoman Pengkajian dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa). . Peraturan MPR No. XIII Tahun 1998, yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua mandat. 5. Peraturan MPR No. XV 1988 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang adil dan adil, serta perimbangan ekonomi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. 6. Peraturan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan KKN Masyarakat yang Bersih dan Bebas.